Sobatjurnal.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2026 yang dibuka Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator keuangan, dan masyarakat dalam memperluas akses keuangan.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” ungkap Norsan.
Norsan juga menyambut baik arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat perluasan akses keuangan bagi masyarakat. Ia menilai kemudahan akses terhadap layanan dan pembiayaan keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menegaskan, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperkuat akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, serta kelompok usaha masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal. Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” pesannya.
Selain memperluas akses pembiayaan, Gubernur menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, penguatan literasi keuangan, dan percepatan digitalisasi. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemanfaatan QRIS serta fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat. Mari kita perkuat kolaborasi dan literasi keuangan agar semakin banyak warga Kalbar memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.
Norsan berharap capaian TPAKD Award 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas program dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama. Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan bagi Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar untuk terus memperkuat inklusi keuangan dan pemerataan akses pembiayaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan.(irf)
